“Kado” dari Jokowi-JK di 2019, Subsidi KA Antar Provinsi Dicabut


pancawara.com – Pemerintah mulai 1 Januari 2019 telah menerapkan kebijakan menghapus subsidi lima kereta api antar kota antar provinsi.

Penghapusan itu diberlakukan melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 2030 tahun 2018 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) alias subsidi angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi tahun anggaran 2019.

Kelima KA tersebut adalah KA Logawa (Purwokerto-Jember), KA Brantas (Blitar-Pasarsenen), KA Pasundan (Surabaya Gubeng-Kiaracondong Bandung), KA Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng-Pasarsenen), dan KA Matarmaja (Malang-Pasarsenen).

Diberlakukannya Keputusan Menteri Perhubungan di atas berarti mulai 1 Januari 2019 ada lima kereta ekonomi jarak jauh bersubsidi yang berubah status menjadi kereta api ekonomi komersial (non subsidi).

“Itu regulasi pemerintah, kan yang memberi subsidi itu pemerintah bukan KAI,” kata Vice President Corporate Communication KAI Agus Komarudin usai Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak PSO di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin (31/12), seperti yang dikutip Kumparan.

Menanggapi hal itu, Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai, langkah penghapusan atau pencabutan subsidi tarif beberapa kereta api kelas ekonomi itu tidak tepat.

“Dampak kebijakan itu akan memberatkan masyarakat secara ekonomi jika ingin melakukan perjalanan antar provinsi”, pungkasnya dalam keterangan pers, Selasa (1/1/2019).

“Masyarakat kecil yang selama ini sudah menikmati layanan transportasi kereta dengan subsidi maka akan terbebani dan kesulitan secara ekonomi jika ingin melakukan perjalanan antar provinsi”, lanjutnya.

Menurut Azaz, Subsidi adalah sebuah keharusan dalam layanan transportasi kelas ekonomi. Seharusnya masyarakat kecil mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah agar bisa melakukan perjalanan secara mudah dan akses. Pengalaman di negara maju sekali pun, seperti di Eropa memberikan subsidi hingga 60% kepada pengguna transportasi umum massal kereta.

Ia mengatakan mencabut subsidi kelima rute perjalanan kereta tersebut adalah sebuah kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat kecil dan mendorong masyarakat berpindah menggunakan kendaraan pribadi.

“Penerapan subsidi ini dilakukan untuk mengurangi beban yang ditimbulkan akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Adanya jalan tol pulau Jawa ini juga jangan menjadi alasan agar memberi nilai ekonomis karena masyarakat akan kembali berpindah menggunakan kendaraan pribadi”, jelas Azaz.

Azaz Tigor Nainggolan berpendapat animo masyarakat sudah tinggi dalam menggunakan transportasi kereta api. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah memfasilitasi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kereta api kalau perlu menambahkan subsidi bukan justru mencabut atau menghapus subsidi.

“Kami mengajak pemerintah membatalkan kebijakan penghapusan atau pencabutan subsidi di kelima rute kereta api di atas, demi melindungi hak bertransportasi masyarakat kecil”, tutup Azaz.

Sumber: pancawara.com