Bocoran Pertanyaan Debat Capres-Cawapres 2019: Persekongkolan Yang Membahayakan Negara


pancawara.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ada habisnya menimbulkan kontroversi, seperti halnya para selebriti tanah air.

Sebelumnya KPU menyatakan bahwa orang gila diperbolehkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum dan Politik Universitas Widyagama Malang, Anwar Cengkeng menilai dimasukkannya ODGJ sebagai DPT sangat tidak tepat. “Karena secara hukum perdata maupun pidana orang gila tidak dapat diproses,” katanya, seperti yang dikutip Malang Times.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI (Fraksi Golkar) Kahar Mudzakir. Menurutnya orang gila tidak bisa berpikir tentang sesuatu yang baik dan buruk.

“Wah saya sangat tidak ngerti itu, bagaimana cara ngontrolnya orang gangguan jiwa untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Bagaimana, ya?” ujar Kahar pada awak media, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/11).

“Logika sederhananya, kan orang gila enggak bisa dipidana, tapi kok masih bisa milih?” tutur Kahar Mudzakir.

Tak sampai disitu, KPU juga membuat kontroversi yang tak kalah kontroversial, yaitu soal Kotak Suara yang terbuat dari bahan kardus atau karton duplex.

Ketua KPU Arief Budiman beralasan hal ini untuk menghemat anggaran. “Waktu itu kami sudah berketetapan bahwa kami harus bikin pemilu ini murah. Murah bagi siapapun, murah bagi KPU, murah bagi peserta pemilu,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman di Kantor KPU Pusat, Senin (17/12).

Selain itu, pihak KPU juga beralasan bahwa kotak suara tersebut sangat kuat bahkan bisa menahan beban lebih dari 70 kilogram.

“Orang-orang masuk dalam kotak suara, diangkat, dan dia mampu menahan itu. Kalau pemilu presiden, berat seluruh kotak suara yang masuk itu kemungkinan hanya sekitar 1,5 kilogram dokumen yang masuk. Nah kalau Pileg mungkin sekitar 3-4 kilogram. Jadi sangat-sangat kuat untuk mengamankan kotak suara,” kata Arief Budiman.

Pihak KPU boleh saja beralasan demi menghemat anggaran dan kotak suara kardus tersebut tidak kalah kuat dengan kotak suara yang terbuat dari alumunium. Tapi nyatanya masih terjadi kerusakan kotak suara di beberapa daerah, diantaranya, Bantul dan Bali.

Seperti yang dilansir IDN Times, sebanyak 2.065 kotak suara di Kabupaten Badung, Bali rusak terendam banjir. Peristiwa tersebut terjadi pada 11 Desember 2018 lalu sekitar pukul 03.00 WITA.

Kini, KPU kembali menimbulkan kontroversi. Pasalnya, KPU akan memberikan daftar pertanyaan debat pertama kepada pasangan capres-cawapres. Rencananya, daftar materi pertanyaan debat capres akan diserahkan pada 10 Januari.

“Sebetulnya lebih cepat dari tanggal 10 Januari perkiraan saya. Tanggal 10 Januari itu (daftar pertanyaan) sudah diberikan paling lambat,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1/2019).

KPU menyebut keputusan memberikan kisi-kisi alias bocoran pertanyaan debat capres merupakan keputusan bersama termasuk timses pasangan calon. 

“Sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab masing-masing tim koalisi 01 dan 02, untuk mensosialisasikan kesepakatan itu kepada koalisi parpolnya, kepada sesama tim kampanye dan konstituennya,” ujar komisioner KPUPramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

“Jangan pas rapat senyam-senyum nggak protes, nggak apa tapi di luar teriak-teriak, menurut saya itu tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Keputusan ini menuai kritik, salah satunya kritik itu datang dari sejarahwan JJ Rizal dalam akun twitternya. Menurutnya hal itu merupakan persekongkolan yang jahat dan membahayakan negara.

“Jika ujian nasional bocor itu aib besar bahkan kriminal karena menghilangkan kepercayaan ukuran penilaian pencapaian standar kompetensi. Maka kesepakatan menyodorkan bocoran ujian kepemimpinan nasional jelas suatu persekongkolan jahat yang membahayakan negara”, demikian twit JJ Rizal melalui akun twitternya @JJRizal.

Twitt JJ Rizal Soal Bocoran Pertanyaan Debat Pemilihan Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Sebagai informasi, jadwal debat capres dan cawapres di Pilpres 2019 rencananya disiarkan sejumlah stasiun televisi (TV) di Indonesia. Jadwal debat pilpres 2019, sesuai yang ditentukan KPU RI, dimulai pada 17 Januari 2019.